PENGAJUAN NUPTK GURU 2022 GAK DI UPPROV DINAS? BERIKUT TIPS DAN TRIKNYA

 

Sahabat sdnsobang1.com – Pengajuan NUPTK Guru 2022 Tips dan Trik Sukses Pengajuan NUPTK GURU Tahun 2022. Pada kesempatan kali ini admin akan kembali memberikan informasi terkait Tips Sukses Pengajuan NUPTK GURU Tahun 2022, berikut informasi selengkapnya:

 

Penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan bagian dari pengelolaan master referensi pendidik dan tenaga kependidikan sejalan dengan permendikbud Nomor 79 tahun 2015 bahwa penerbitan dan pengelolaan master referensi pendidikan merupakan tugas Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

 

Petunjuk pelaksanaan penerbitan NUPTK ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada semua pihak yang terlibat agar memiliki pandangan yang sama dalam memahami peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerbitan NUPTK.

Mekanisme penerbitan NUPTK yang sudah berjalan sampai saat ini adalah Operator sekolah memastikan PTK yang akan diajukan agar diberikan NUPTK terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai calon penerima NUPTK serta melampirkan dokumen yang dibutuhkan, Dinas pendidikan memverifikasi dan validasi dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan NUPTK dari segi dan keabsahan dokumen yang dilampirkan, LPMP memastikan kembali kesesuain dokumen yang dilampirkan, dan PDSPK memverikasi ulang dokumen yang dilampirkan apabila sudah sesuai maka segera diterbitkan NUPTK.

 

Tentang NUPTK

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) merupakan Nomor Induk bagi seorang Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK). NUPTK diberikan kepada seluruh GTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Direktur Jenderal GTK sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan.

 

NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat unik dan tetap. NUPTK yang dimiliki seorang GTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya.

 

GTK dapat memiliki NUPTK dengan cara memastikan data yang bersangkutan telah di-input dengan lengkap, benar dan valid dalam aplikasi Dapodikdasmen atau dapodikpauddikmas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

 

Setelah melalui proses verifikasi dan validasi (verval) GTK oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan – Kemendikbud, bagi GTK yang memang belum memiliki NUPTK akan diusulkan ke sekolah induk GTK secara sistem untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang sesuai persyaratan untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat melalui sistem Aplikasi Verval GTK untuk di verifikasi, setelah lolos verifikasi oleh Disdik selanjutnya secara sistem akan diverifikasi oleh LPMP dan bila selanjutnya dinyatakan lulus verifikasi maka PDSPK akan menerbitkan NUPTK bagi GTK tersebut.

 

Persyaratan dan Ketentuan NUPTK

Untuk memperoleh NUPTK bagi guru dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun non-formal, maka pastikan data GTK yang di-input oleh operator sekolah harus lengkap, benar dan valid agar proses penerbitan NUPTK bagi GTK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan Persesjen Kemdikbud No.1 Tahun 2018. Berikut Syarat dan Ketentuan Penerbitan dan Penonaktifan NUPTK:

 

Mekanisme NUPTK

Dalam proses penerbitan/penonaktifan NUPTK para GTK dapat mengetahui dan memantau progres dari proses penerbitan/penonaktifan NUPTK yang dilakukan di setiap simpul operator (Sekolah, Disdik, LPMP, dan PDSPK) maka dapat ditelusuri berdasarkan mekanisme yang sudah disepakati baik di lingkungan Kemendikbud, Dinas Pendidikan, maupun Sekolah. Berikut mekanisme penerbitan,penonaktifan dan reaktivasi NUPTK:

 

SYARAT PENERBITAN NUPTK

1.    Data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan.

2.    Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3.    Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendiclIkan terakhir.

4.    Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal.

5.    Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawal Negeri Sipil (PNS) melampirkan: 1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS. 2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan.

6.    Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

7.    Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalul surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.

 

SYARAT REAKTIVASI NUPTK

1.    Data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidikan.

2.    NUPTK harus atas nama pemohon, bukan atas nama orang lain.

3.    Surat pernyataan mengaktifkan NUPTK dengan bermaterai dalam bentuk cetak dan salinan digital ditujukan kepada kepala Satuan Pendidikan.

4.    Surat persetujuan kepala Satuan Pendidikan dalam bentuk cetak.

5.    Surat persetujuan dari kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk satinan digital.

 

Proses Penerbitan NUPTK

Penerbitan NUPTK adalah pemberian nomor NUPTK kepada calon penerima NUPTK yang sudah memenuhi seluruh persyaratan dan sudah diajukan oleh sekolah (OPS). Penerbitan NUPTK dilaksanakan oleh PDSPK melalui aplikasi verval PTK setelah diajukan oleh satuan pendidikan. Pengajuan NUPTK dapat dikabulkan apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku.

 

Proses pengajuan NUPTK dimulai dari satuan pendidikan mengajukan melalui aplikasi verval PTK dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan setelah itu diverifikasi legalitasnya oleh Dinas Pendidikan, kemudian LPMP/BPKLN memastikan kembali dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya PDSPK memastikan kembali semua dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan masih berlaku, serta memastikan kembali PTK tersebut masih berada di satuan pendidikan maka pengajuan NUPTK tersebut akan diterbitkan.

 

Langkah-langkah Pengajuan dan Penerbitan NUPTK 2022 

1.        SCAN Kartu Tanda Penduduk (KTP)

2.        SCAN SK CPNS ATAU PNS , Pengangkatan Guru Non PNS dari Dinas Pendidikan

3.        SCAN Ijazah Mulai SD, SMP, SMA Diploma 4 atau S1.

4.        SCAN Penugasan dari atas baik SK Pembagian Tugas SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas).

5.        Setelah itu Buka Web Verval PTk Kemdikbud melalui Link berikut ini : https://vervalgtk.data.kemdikbud.go.id/

6.        Jika sudah terbuka silahkan login menggunkan akun sso dapodik

7.        Setelah itu Pilih Menu Calon Penerima NUPTK 2022 yang ada di menu paling atass dengan menu awal NUPTK.

8.        Nah setelah itu anda tinggal pilih nama GTK yang akan diajukan sebagai kandiddat atau penerima NUPTK , selanjutnya anda silahkan upload dokumen tadi.

9.        Kemudian setelah semua anda upload dokumen tersebut,

10.     Selanjutnya anda klik OK atau Selesai

  

Langkah-langkah Pengajuan dan Penerbitan NUPTK 

1.      PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan).

2.      Satuan Pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

3.      Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari sekolah dalam aplikasi verval PTK dengan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan dalam file elektronik, dalam hal keaslian cap dan tanda tangan, keaslian hasil legalisir (untuk ijazah jika tidak ada berkas yang asli, maka bisa diganti dengan SK pengganti ijazah), serta masa berlaku berkas.

4.      Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).

5.      LPMP menerima pengajuan penerbitan NUPTK dalam aplikasi verval PTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan memeriksa persyaratan dalam file elektronik. BPKLN menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku pegajuan diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).

6.      PDSPK menerima pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan yang sudah di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Provinsi dan LPMP/BPKLN melalui verval PTK, dengan memeriksa semua kelengkapan dan masa berlaku berkas, dan kondisi saat ini terdata di Dapodik.

7.      Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku, serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif (memiliki rombel), maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan, kalau tidak sesuai di kembalikan (ditolak). Pengajuan NUPTK yang dilakukan tolak SK di PDSPK tidak melalui mekanisme pengajuan NUPTK dari awal, tetapi satuan pendidikan cukup meng-upload SK yang diminta dan langsung masuk di antrian PDSPK.

 

Persyaratan pengajuan dan penerbitan NUPTK: 

1.      PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar.

2.      Belum memiliki NUPTK.

3.      Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN;

4.      Kartu Tanda Penduduk (KTP);

5.      Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;

6.      Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal;

7.      Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/PNS; dan atau Surat Keputusan (SK) Penugasan dari Dinas Pendidikan;

8.      Surat keputusan pengangkatan/penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

9.      Bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan.

  

Penjelasan Persyaratan penerbitan NUPTK: 

Untuk guru PNS atau CPNS di sekolah negeri dan swasta;

(1.) SK Pengangkatan PNS/CPNS dan atau SK Penugasan dari Dinas Pendidikan. Apabila pada SK Pengangkatan dijelaskan tentang nama guru yang bersangkutan beserta satuan pendidikan dimana guru tersebut ditugaskan maka cukup melampirkan SK Pengangkatan saja. Jika tidak, maka harus melampirkan juga SK Penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan terkait penempatan/penugasan guru tersebut,

(2.) KTP,

(3.) Ijazah SD atau sederajat,

(4.) Ijazah SMP atau sederajat,

(5.) Ijazah SMA/ SMK atau sederajat,

(6.) Ijazah S1 atau D4.

 

Untuk guru non PNS di sekolah negeri;

(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/ Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama guru yang bersangkutan harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan diberi tanda pada nama guru yang bersangkutan (nomor dilingkari),

(2.) KTP,

(3.) Ijazah SD atau sederajat,

(4.) Ijazah SMP atau sederajat,

(5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,

(6.) Ijazah S1 atau D4. 

 

Untuk guru non PNS (diangkat oleh pemerintah) di sekolah swasta;

(1.) SK Pengangkatan bisa berupa; SK Penugasan, Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan/ Bupati/Gubernur/BKD, Surat Perintah Melaksanakan Tugas, SK Pembayaran Honorarium. SK yang dilampirkan haruslah yang terbaru atau terakhir. Apabila SK Pengangkatan berbentuk kolektif pada bagian daftar nama PTK yang bersangkutan harus dilegalisir oleh dinas pendidikan dan diberi tanda pada nama PTK yang bersangkutan

(nomor dilingkari),

(2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Kepala Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang).

(3.) KTP,

(4.) Ijazah SD atau sederajat,

(5.) Ijazah SMP atau sederajat,

(6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,

(7.) Ijazah S1 atau D4.

 

Untuk guru non PNS (diangkat oleh yayasan) di sekolah swasta;

(1.) SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan yang masih berlaku,

(2.) SK Penugasan dari Kepala Sekolah/Yayasan dalam penetapan jadwal mengajar atau pembagian tugas mengajar paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus (5 semester di yayasan yang sama walaupun beda jenjang). Contoh apabila guru tersebut diangkat pada tahun ajaran 2010/11 mengajukan penerbitan NUPTK pada tahun ajaran 2018/19, maka SK Penugasan yang dilampirkan adalah tahun 2016/17, 2017/18 dan 2018/19.

(3.) KTP,

(4.) Ijazah SD atau sederajat,

(5.) Ijazah SMP atau sederajat,

(6.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,

(7.) Ijazah S1 atau D4. Dokumen SK Pengangkatan dan SK Penugasan harus di-scan dari dokumen asli, jika fotokopi harus dilegalisir cap basah oleh instansi

terkait. Jenis-jenis guru Non PNS yang dimaksud adalah guru honor, guru kontrak, guru bantu daerah, Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT),

 

Guru Wiyata Bakti. Untuk kepala sekolah di sekolah negeri;

(1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Dinas Pendidikan,

(2.) KTP,

(3.) Ijazah SD atau sederajat,

(4.) Ijazah SMP atau sederajat,

(5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,

(6.) Ijazah S1 atau D4.

 

Untuk kepala sekolah di sekolah swasta;

(1.) SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah yang terbaru dari Yayasan,

(2.) KTP,

(3.) Ijazah SD atau sederajat,

(4.) Ijazah SMP atau sederajat,

(5.) Ijazah SMA/SMK atau sederajat,

(6.) Ijazah S1 atau D4.

 

Untuk Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, dll) pengajuan penerbitan NUPTK persyaratannya sama dengan guru/ pendidik tetapi untuk kualifikasi pendidikan mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Semua yang dilampirkan berupa hasil scan dokumen asli.

 

Untuk KTP harus scan dokumen asli berwarna. Apabila hilang atau belum mendapatkan, dapat melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika fotokopi harus dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Kecamatan.

 

Untuk Ijazah dilampirkan scan dokumen asli berwarna atau dokumen fotokopi yang dilegalisir cap basah oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah atau Dinas Pendidikan tempat domisili. Jika ijazah hilang maka dokumen yang dilampirkan adalah surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. (Surat tersebut dibuat bedasarkan dari surat laporan kehilangan dari kepolisian yang tertuang di dalam redaksi).

 

Yang berhak melakukan pengesahan SK Pengangkatan adalah pejabat yang berwenang (Gubernur, Bupati, Wali kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD atau pelaksana tugas (Plt)). Masa berlaku SK Pengangkatan; Masa berlaku SK Pengangkatan disesuaikan dengan bunyi redaksinya, ada yang mulai berlaku dari tanggal ditetapkan hingga tanggal yang sudah ditentukan. Ada yang menetapkan satu tahun anggaran, ada pula yang menetapkan satu tahun pelajaran.

 

Apabila pada SK Pengangkatan tidak ada redaksi yang menyebutkan batas masa berlakunya maka SK Pengangkatan tersebut masih berlaku dengan catatan belum ada SK Pengangkatan terbaru yang keluar. Approval mengacu pada tahun SK Pengangkatan dengan tahun pengajuan penerbitan NUPTK bukan pada tahun verval.

 

Masa berlaku SK Pengangkatan dari yayasan disesuaikan dengan bunyi redaksinya. Ada yang setiap tahun yayasan mengeluarkan SK Pengangkatan. Ada yang menetapkan per tahun pelajaran , ada juga yang mulai berlaku dari tanggal ditetapkan hingga tanggal yang sudah ditentukan. Ada pula yang dikeluarkan sekali dan berlaku tanpa ada batas waktu sampai keluar SK Pembaruan.

 

Yang dimaksud program khusus sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 Persesjen nomor 1 tahun 2018 adalah guru yang mengikuti program Kemendikbud yang bukan program regular dan tidak untuk umum (Guru Garis Depan, SM3T). Salah satu contoh program reguler yang tidak masuk dalam kriteria pasal tersebut adalah lulus pretes PPG dan lulus PPG.

 

Status Penerbitan NUPTK;

Ketika Pengajuan Penerbitan, NUPTK ditolak (tanda silang pada lingkaran merah), maka klik pada tulisan di bawahnya. Kemudian akan keluar teks box yang berisi keterangan dimana letak, kesalahan beserta solusinya.

 

Itulah penjelasan singkat mengenai Cara Mengajukan NUPTK Online Guru SD SMP SMA tahun 2022 yang dapat admin berikan, semoga bermanfaat. terima kasih.

 

Bagi Rekan-rekan yang membutuhkan panduannya silahkan unduh Paduan Cara Mengajukan NUPTK Online Guru SD SMP SMA tahun 2022 melalui link dibawah ini :

• Panduan Pengajuan NUPTK Tahun 2022

 

Demikian admin sampaikan informasi tentang Pengajuan NUPTK Guru 2022 Tips dan Trik Sukses Pengajuan NUPTK GURU Tahun 2022. Semoga ada manfaat didalamnya dan terima kasih sudah berkunjung.

 

i Ikuti sdnsobang1.com dengan cara klik FOLLOW untuk berlangganan dan bantu donasi dengan cara klik SUPPORT agar lebih bermanfaat dan berkah bersama-sama.